JAKARTA, SENIN-
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Senin (2/6), menyesalkan perbedaan pendapat mengenai keberadaan Jemaat Ahmadiyah harus berakhir anarkis dengan adanya penyerangan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada hari Minggu (1/6) di Tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
"Harusnya perbedaan pendapat disikapi dengan baik, dan bukan dengan anarkis. Demokrasi di Indonesia itu tercermin bolehnya orang berbeda pendapat. Yang salah kemarin itu adalah perbedaan pendapat ditanggapi anarkis," kata Wapres, seusai bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhammad Nadjib, yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia di Istana Wapres, Jakarta, Senin pagi ini. Menurut Wapres, kalau sudah anarkis, tentunya Polri yang harus turun untuk mengatasinya.
Ditanya, apakah sudah ada instruksi khusus untuk menindaklanjuti kasus penyerangan oleh massa yang beratribut Fron Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir, Wapres menyatakan, "Siapapun yang melakukan (anarkis), tentu harus ditindak tegas. Siapapun. Karena Polri sudah turun tangan."
Mengenai ancaman terhadap kebhinekaan di Indonesia pascapenyerangan tersebut, Wapres menegaskan bahwa kebhinekaan tetap tidak boleh berubah dalam berbagai kondisi apapun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar